Presiden Indonesia memegang dua kedudukan sekaligus: kepala negara dan kepala pemerintahan. Ia menjalankan kekuasaan eksekutif menurut UUD 1945, tetapi sejumlah kewenangannya melibatkan persetujuan atau pertimbangan lembaga lain. Jadi, untuk memahami keputusan publik, penting melihat bukan hanya siapa yang menetapkan, melainkan juga prosedur dan lembaga yang terkait.[1]

Peran presiden dalam pemerintahan

Sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, Presiden menjalankan fungsi eksekutif. Wewenangnya mencakup mengangkat dan memberhentikan menteri. Presiden juga memegang kekuasaan tertinggi atas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.[1]

Wewenang itu mencakup beberapa jenis tindakan, tetapi cara penggunaannya tidak selalu sama. Ada yang dijalankan melalui penetapan aturan, ada yang memerlukan persetujuan, dan ada pula yang disertai pertimbangan dari lembaga lain.[1]

Wewenang dan batas prosedurnya

• Presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, membahas dan menyetujuinya bersama DPR, lalu mengesahkan rancangan tersebut menjadi undang-undang.[1]
• Presiden dapat menetapkan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu dikaitkan dengan keadaan darurat yang memaksa; frasa itu menandai kondisi khusus yang disebut dalam uraian kewenangan tersebut.[1]
• Dalam urusan perang, perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain, kewenangan Presiden melibatkan persetujuan DPR.[1]

Rangkaian ini memperlihatkan bahwa kewenangan Presiden bukan satu jenis kuasa yang berlaku dengan prosedur seragam. Mengajukan rancangan undang-undang berbeda dari menetapkan Perppu, dan keduanya berbeda lagi dari keputusan yang memerlukan persetujuan lembaga lain.[1]

Hubungan presiden dengan lembaga negara

Hubungan dengan DPR terlihat dalam pembentukan undang-undang serta dalam persetujuan atas sejumlah urusan. Untuk grasi dan rehabilitasi, Presiden memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Sementara itu, calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial dan disetujui DPR sebelum ditetapkan oleh Presiden.[1]

Perhatikan bentuk keterlibatan yang disebut dalam setiap kewenangan: ada persetujuan, ada pula pertimbangan. Keduanya tidak perlu disamaratakan saat menilai suatu keputusan. Rincian prosedur menunjukkan bagaimana peran Presiden berhubungan dengan lembaga lain dalam urusan yang berbeda.[1]

Cara membaca keputusan publik

Saat menelaah suatu keputusan, periksa jenis kewenangannya, prosedur yang menyertainya, dan lembaga yang ikut terlibat. Jika keputusan berupa Perppu, uraian kewenangan mengaitkannya dengan keadaan darurat yang memaksa. Jika menyangkut pembentukan undang-undang, peran DPR menjadi bagian dari proses; untuk grasi dan rehabilitasi, pertimbangan Mahkamah Agung disebut secara khusus.[1]

Dengan melihat tiga hal itu, posisi Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dapat dipahami dalam konteks yang lebih luas: keputusan pemerintahan juga memiliki hubungan dengan aturan dan lembaga negara lain.

Sumber

• [1] Wikipedia bahasa Indonesia — Presiden Indonesia. https://id.wikipedia.org/w/index.php?oldid=29869538&title=Presiden_Indonesia (diakses 2026-10-03).